Oleh: Syarifuddin ST, Korea LIN Sulselbar
Sepanjang sejarah perjuangan dan perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Kita banyak menyimak melalui media visual dan membaca dari media cetak maupun online. Kita pernah mendengar suara ataupun kalimat yang di sebar di berbagai media. Jika bangsa Indonesia akan lepas landas dari keterpurukan menjadi bangsa yang menuju ke super power.
Namun itu semua terkubur dengan sendirinya, karena setiap pergantian pejabat pemerintahan. Sistem pemerintahan juga akan berubah dan otomatis kebijakan akan juga akan berubah.
Saya pribadi dan mungkin semua mata bathin masyarakat rakyat Indonesia melihat. Jika pemerintahan seorang Jokowi, tidak sehebat keperibadian tokoh Joko Tingkir dalam dunia persilatan. Dimana Joko Tingkir membela kebenaran tanpa menunggu sanjungan dan mengharapkan bayaran.
Namun pemerintahan yang terjadi dalam sekian tahun lamanya. Kita telah terhipnotis dengan pencitraan dan kebohongan besar oleh penguasa yang lebih mengedepankan keuntungan pribadi dan golongannya.
Jerik tangis masyarakat maupun rakyat Indonesia terabaikan dan yang tertindas secara hukum terabaikan. Untuk mendapatkan keadilan dan penegakkan hukum, sangat mahal dan berat untuk didapatkan.
Harapannya atas pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden. Semoga membawa perubahan sebagai pemerintahan yang mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga sistem pemerintahan yang sekian tahun lamanya yang tidak memihak kepada rakyat. Kembali mereka rasakan,seperti zaman pemerintahan Almarhum Bapak H. Soeharto.
Baik itu dari sistem penerapan lapangan kerja, sosial budaya, pemerataan pembangunan infrastruktur dan penegakkan hukum. Selain itu, harapan kami nantinya. Semoga di tangan Bapak Presiden Prabowo bisa mengembalikan azas idiologi bangsa Indonesia “PANCASILA” kembali untuk di terapkan sebagai sumber pelaksanaan hukum pemerintahan di Indonesia.
Dan harapan kami yang lainnya adalah. Jika boleh, aturan hukum yang tumpang tindih dengan aturan lainnya, sebaiknya di cabut untuk tidak merugikan perkembangan kemajuan bangsa dan perekonomian masyarakat bangsa Indonesia.
Karena diduga banyak peraturan pemerintah yang di sahkan sangat tidak relevan dengan kehidupan budaya bangsa Indonesia. Sehingga prilaku para pejabat negara sampai ke desa, tidak terbendung mengikuti sistem tersebut.
Melakukan rekayasa dalam penggunaan anggaran yang mengarah pada sistem pengelolaan keuangan dengan sadar ataupun tidak sadar berjamaah melakukan korupsi. Hak masyarakat untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Di anggap sebagai hal yang menghalangi aksi mereka.
Sehingga mereka di ancam pencemaran nama baik dan di ancam pelanggaran Undang-Undang ITE yang bisa dipenjarakan. Sementara prilaku kesewenang-wenangan aparatur negara, korupsi dan prilaku pelanggaran hukum dan HAM lainnya. Itu tidak lepas perhatian langsung dari mata dan telinga masyarakat.
Namun karena banyaknya peraturan pemerintah yang melakukan penekanan hukum tersebut. Sehingga masyarakat dengan takut untuk melakukan reaksi atas apa yang mereka lihat dan dengar tentang kejadian korupsi, kesewenang-wenangan dan penindasan yang dilakukan oknum aparatur negara kita.
Setitik harapan kelak dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, semoga dengan visi misi Bapak Presiden sesaat melakukan orasi kampanye Presiden. Sangat menjanjikan untuk menjadi kontrak politik yang dapat terselesaikan dengan baik.
Jangan sampai mengikuti pendahulunya, banyak janji politik yang sama sekali tidak terlaksanakan. Lain yang di programkan, namun lain yang dilaksanakan. Sehingga menimbulkan penilaian yang bermacam-macam atas kinerjanya yang dianggap buruk oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia
Syarif Jurnalis
