Makassar, Lintas Jurnal Tipikor
Penyerahan sertifikat lapangan Karebosi Makassar oleh Agus Harimurti Yudoyono (AHY). Membuat masyarakat Sulawesi Selatan khususnya kota makassar bertanya.
Ada apa sertifikat karebosi di serahkan oleh dua tokoh kementerian di waktu yang berbeda. Dimana Wali Kota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto di kediamannya di Jl Amirullah, Kamis malam (21/12/2023). Telah menerima sertifikat lapangan Karebosi Makassar yang diserahkan oleh Kepala ATR/BPN Makassar, Muh Syukur.
Yang kedua kunjungan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak masyarakat, khususnya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, untuk melawan mafia tanah melalui kepemilikan sertifikat resmi.
“Harus lawan mafia tanah! Ewako!” seru AHY, sapaan akrab Agus, ketika membagikan sertifikat tanah ke masyarakat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu. 27 April 2024 dikutip yang diberitakan media online
Namun beberapa pengamat pertanahan mengatakan, jika apa yang dilakukan oleh kementerian agraria tersebut, sebatas pencitraan. Dan menutupi kekuranganya dalam melawan mafia tanah di Indonesia
Karena dengan memberikan sertifikat yang kedua kalinya kepada pejabat pemerintah yang sama atas lokasi yang sama (lapangan Karebosi). Itu dianggap suatu pencitraan yang sebenarnya menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam memberantas mafia tanah yang ada di Indonesia.
Syarifuddin Sultan salah seorang aktivis NGO di Sulawesi Selatan mengatakan. “Jika apa yang dilakukan AHY sebagai menteri Pertahanan, itu kita patut apresiasi. Namun jangan pula apa yang telah dilakukan, sebatas pencitraan belaka, katanya
Lanjut, sementara kasus tanah bermasalah di Indonesia, itu jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Termasuk penerbitan sertifikat lapangan Karebosi yang dianggap sebagian pengamat pertanahan, penuh dengan intrik dan kontroversi, ungkap Syarifuddin
Seharusnya dalam penerbitan lapangan Karebosi itu. Pemerintah menghargai hak masyarakat kota makassar. Dimana selama ini, Karebosi tidak lagi untuk kepentingan publik maupun masyarakat kota makassar.
Namun digadaikan kepada oligarki untuk dikomersialkan dan menjadi ATM buat oknum pemerintah yang serakah serta di duga memaafkan jabatannya untuk merusak kebhinekaan sistem sosial budaya yang ada di kota makassar, ucapnya.
Demikian halnya tanggapan Ketua KAI Isra SH MH tentang sertifikat Lapangan Karebosi. “Yang perlu di bahas bagaimana hasil pengelolaan karebosi selama ini. Dan apa yang membuat pemerintah kota memiliki hak mewakili lembaga adat dalam pengelolaan karebosi yang menjadi icon kota makassar, katanya dikutip dari akun washappnya.
Ketua KAI menambahkan, “Bagaimana masa depan hak kepemilikan karebosi yang telah di kerjasamakan. Dengan menjaminkan sertifikat pada lembaga swasta yang bersifat kapitalis.
Karebosi itu fasilitas publik yang tidak boleh menjadi milik privat. Dengan penerbitan sertifikat maka sifat publik yang dimilikinya berubah, dan dapat disalahgunakan.
Solusi terbaik kembalikan legalitas karebosi, kalau tidak ada uang untuk bangun karebosi, tidak perlu minjam uang ke swasta.
Karena kedepannya kalau tdk ada kontrol khususnya pembayaran hutang bisa bisa karebosi di lelang dan menjadi hak privat buat yang memberikan pinjaman, ucap Isra pengacara
Dengan terbitnya sertifikat lapangan Karebosi tersebut. Berbagai oknum tutup mata dan telinga. Ironisnya, mereka sebaliknya berlomba lomba mencari keuntungan dalam permasalahan ini.
Isu yang beredar, jika itu dilakukan diduga untuk persiapan pilkada gubernur Sulawesi Selatan 2024 mendatang. Serta perlindungan kasus yang menjerat pemerintah kota makassar saat ini.
Dimana kasus pemerintah kota makassar tersebut, sepertinya mengambang tidak ada kejelasan status penyelesaiannya. Dan masyarakat kota makassar ramai memperbincangkan di setiap warkop di kota makassar. Harapannya, agar karebosi itu tidak dikomersialkan dan dapat digunakan untuk kepentingan umum seperti dahulu.
Tim Investigasi PANI
